MENYIKAPI HASIL LEMBAGA SURVEI DENGAN BIJAK
Oleh: Agung Santoso
Ketua Media Online Indonesia DPD Jatim
APENSOINDONESIA.COM ----- TUJUH hari jelang pemilu untuk pilpres berbagai lembaga survei mulai unjuk informasi kepada khalayak. Utamanya berkenaan dengan elektabiltas kedua calon Presiden.
Bahkan kecenderungan hasil lembaga survei hasilnya berbeda. Terlepas dari tuduhan bahwa hasil lembaga survei di biayai oleh capres yang ini, yang itu. Atau hasil lembaga survei merupakan pesanan dari timses yang ini dan itu. Kenyataan lembaga survei sudah memberi warna pesta demokrasi 17 April mendatang.
Biar yang menilai adalah masyarakat, namun harus berpikir dewasa atau kata lain Menyikapi dengan bijak hasil lembaga survei.
Yang punya kerjaan lembaga survei. Yang punya metoda lembaga survei. Yang punya hitungan untung rugi lembaga survei. Masyarakat Indonesia, apalagi rumpun bawah tidak tau secara detil apa itu lembaga survei.
Masyarakat patut kita puji ketika 17 April menggunakan hak pilih di berbagai TPS-TPS. Masyarakat juga kita beri penghargaan menerima semua hasil pencoblosan, siapa pun yang menjadi pemimpin negeri bisa diterima dengan baik untuk memimpin negara dan bangsa lima tahun mendatang.
TNI-POLRI kiat kuat jika masyarakat ikut aktif menjaga NKRI. Masyarakat tidak neko-neko, karena semua sudah tertata dalam aturan. Masyarakat saling mengingatkan bahwa hasil survei jangan menjadi terpecah belah. Karena kita juga tidak mengenal sepak terjang saudara-saudara kita yang bekerja sebagai tenaga lembaga survei. Tahunya informasi melalui media cetak, elektronika dan media online bahwa Capres ini hasil begini, Capres itu hasil begitu.
Yang benar adalah menyikapi hasil lembaga survei adalah menghargai sebuah ke ilmuan dengan mengambil sampling sesuai keinginan lembaga survei, selanjutnya di publikasikan dengan mengundang media. Selanjutnya bagaimana respon kita? Jawabnya terima kasih lembaga survei telah menambah wawasan buat kita semua bangsa Indonesia tanpa harus membias pikiran kita kemana-mana, kita tunggu hasil pesta Demokrasi 17 April mendatang.
JAWA TIMUR:
KITA TUNGGU HASIL IMPLEMENTASI RPJMD
Pemprov Jatim melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan hal itu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Convex Surabaya, Selasa (9/4/2019).
Khofifah beberkan tiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan implementasi berdasarkan prinsip good governance. “Seluruh intervensi program berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan, kata Gubernur Khofifah.
Selain pendekatan terstruktur, dibutuhkan juga sikap terbuka untuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yakni sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kerja sama dalam skema segitiga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dunia industri. Musrenbang sangat penting sebagai forum memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim, proses penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020. Melalui Musrenbang ini diharapkan ada penajaman, penguatan, dan pengayaan. Kita Tunggu implementasi dilapangan!!!
Metropolis Surabaya:
MODUS BARU PENIPUAN MULAI MEREBAK
Modus baru penipuan mulai merebak, akal maling untuk memakan mangsanya selalu ada saja. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai maraknya penipuan baik melalui sms, whatsapp maupun media sosial yang mengatasnamakan pejabat pemkot setempat.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan jangan langsung percaya dengan telepon, sms, whatsapp atau lainnya yang mengatasnamakan pejabat Pemkot Surabaya," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser.
Salah satunya modus penipuan yang terjadi dengan mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan. Oknum tersebut diketahui menggunakan nomor telepon 081217245946.Ia juga mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai segala bentuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Apabila ada sms, telpeon, whatsapp dari nomer 081217245946 atau lainnya yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Surabaya, maka jangan langsung percaya, karena hal itu tidak benar dan lebih baik diabaikan," ujarnya.
Kata Fikser apabila masyarakat mengetahui kejadian perbuatan melawan hukum tersebut, agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penipuan tersebut.
Mari kita Hati-hati jika ada telepon yang meminta atau ada maksud tertentu mengatasnamakan pejabat pemkot. Modus Baru untuk memanfaatkan jabatan orang lain. WASPADALAH.
(Ags)
0 Komentar